DENPASAR — RedMOL.ID Kebijakan pembatasan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite melalui sistem ganjil-genap di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat.
Kebijakan tersebut menimbulkan sorotan mengenai kondisi riil pasokan BBM, efektivitas distribusi, serta langkah pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan yang telah memicu antrean panjang.
Gubernur Bali disebut menerbitkan surat edaran bernomor B.21.500.1/16673/V/DISNAKER.ESDM yang mengatur penerapan sistem ganjil-genap untuk pengisian Pertalite di SPBU.
Kebijakan ini menjadi perhatian publik karena masyarakat sebelumnya telah menghadapi kesulitan memperoleh BBM di sejumlah wilayah.
Pembatasan berdasarkan nomor polisi kendaraan pun memunculkan pertanyaan:
Apakah pasokan Pertalite memang belum kembali normal sehingga pembelian harus diatur melalui sistem pembatasan?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab pemerintah secara terbuka, dengan penjelasan berbasis data, bukan sekadar imbauan agar masyarakat mematuhi aturan.
Kebijakan Ganjil-Genap dan Pertanyaan Publik
Dalam situasi normal, masyarakat mengharapkan BBM tersedia melalui distribusi yang terencana dan pelayanan SPBU yang berjalan sebagaimana mestinya.
Ketika pembelian harus dibatasi berdasarkan angka terakhir pelat nomor kendaraan, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci dasar kebijakan, tujuan, masa berlaku, serta mekanisme pengawasannya.
Masyarakat berhak mengetahui apakah kebijakan tersebut diterapkan karena stok Pertalite terbatas, distribusi antardaerah belum seimbang, atau terdapat pertimbangan teknis lain.
Kebijakan ganjil-genap juga perlu disertai penjelasan mengenai kendaraan yang dikecualikan, penanganan kebutuhan mendesak, serta perlakuan terhadap masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja dan memberikan pelayanan publik.
Tanpa komunikasi yang jelas, pembatasan berpotensi menambah kebingungan masyarakat, terutama bagi warga yang harus menempuh perjalanan jauh atau memiliki kebutuhan mobilitas yang tidak dapat ditunda.
Pertamina Sebelumnya Menjelaskan Kendala Pembongkaran Kargo
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, sebelumnya menjelaskan bahwa gangguan pasokan BBM di Bali berkaitan dengan kendala dalam proses pembongkaran muatan kapal atau discharge cargo. Kendala sistem jangkar kapal disebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan.
Penjelasan tersebut memberikan gambaran mengenai kemungkinan hambatan pada rantai pasok BBM. Namun, persoalan berikutnya adalah bagaimana dampak keterlambatan itu dihitung, berapa volume pasokan yang tertunda, serta kapan distribusi dinyatakan kembali normal.
Apabila gangguan berawal dari proses bongkar muat kapal, publik patut memperoleh penjelasan mengenai langkah antisipasi yang disiapkan untuk mencegah kejadian serupa.
Termasuk di dalamnya ketersediaan cadangan stok, pengaturan jadwal kedatangan kapal, kapasitas penyaluran terminal BBM, serta prioritas distribusi ke SPBU yang mengalami kekurangan pasokan.
Penjelasan mengenai kendala teknis tidak dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan. Pemerintah dan Pertamina perlu menunjukkan data yang dapat mengukur dampak gangguan sekaligus memastikan apakah langkah pemulihan telah berjalan efektif.
Empat Pertanyaan yang Perlu Dijawab Pemerintah dan Pertamina
- Pertama, bagaimana kondisi stok Pertalite di Bali?
Masyarakat membutuhkan informasi mengenai ketersediaan stok, volume pasokan harian, realisasi penyaluran, serta kebutuhan konsumsi di setiap wilayah. Data tersebut penting untuk menilai apakah pembatasan merupakan langkah sementara yang proporsional atau justru menunjukkan masalah distribusi yang lebih luas.
- Kedua, apa dasar dan batas waktu penerapan ganjil-genap?
Pemerintah Provinsi Bali perlu menjelaskan dasar kewenangan, ruang lingkup SPBU yang terdampak, tanggal mulai dan berakhirnya kebijakan, serta evaluasi yang akan dilakukan. Nomor surat saja tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan isi dan konsekuensi aturan kepada masyarakat.
- Ketiga, bagaimana Pertamina memastikan distribusi berlangsung adil?
Perlu ada keterangan mengenai pengawasan penyaluran, langkah mengatasi antrean, pemerataan pasokan, dan mekanisme pengaduan apabila warga menemukan perbedaan perlakuan atau kesulitan memperoleh BBM.
- Keempat, kapan pelayanan BBM kembali normal?
Pemerintah dan Pertamina perlu menyampaikan indikator yang jelas untuk menyatakan krisis telah terkendali. Indikator itu dapat mencakup pemulihan stok, kelancaran distribusi, waktu tunggu di SPBU, serta pencabutan pembatasan ketika kondisi memungkinkan.
Jangan Biarkan Ketidakjelasan Memperbesar Keresahan
Kebijakan ganjil-genap dapat dipahami sebagai instrumen pengaturan permintaan apabila didukung dasar yang jelas, pelaksanaan yang terukur, dan evaluasi berkala. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menjadi pengganti penjelasan mengenai akar persoalan pasokan dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Masyarakat tidak cukup hanya diminta menyesuaikan diri dengan pembatasan. Mereka juga berhak mengetahui kondisi persediaan BBM, penyebab gangguan, langkah perbaikan, dan target normalisasi pelayanan.
Afkan.
