Poto Istimewa 

Sengketa Indrawati Membuka Pertanyaan Serius: Siapa Menerbitkan, Kapan, dan Atas Dasar Apa?

BADUNG, BALI — WartaGlobal.Id

Sengketa tanah yang melibatkan Ibu Indrawati memasuki wilayah yang jauh lebih serius dari sekadar pertarungan klaim kepemilikan.

Di balik perkara perdata, laporan pidana dan proses persidangan, muncul satu pertanyaan yang kini menjadi pusat perhatian:

Benarkah terdapat dua dokumen sertifikat yang berbeda untuk objek tanah yang sama?

Pertanyaan tersebut disampaikan kuasa hukum Indrawati, I Made Somya Putra, SH., MH., setelah pihaknya menemukan perbedaan dokumen sertifikat yang menurut mereka digunakan dalam rangkaian proses hukum pada 2026.

Persoalan ini penting karena sertifikat tanah merupakan produk administrasi negara. Jika terdapat perbedaan substansial pada dokumen untuk satu objek yang sama, maka persoalannya tidak berhenti pada konflik antarwarga.

Riwayat penerbitan, warkah, alas hak, pengukuran hingga kewenangan pejabat yang menerbitkan harus dapat ditelusuri.

41 Tahun Menguasai Tanah

Menurut kuasa hukum, keluarga Indrawati telah menguasai tanah tersebut sejak 1985.

Tanah itu dibeli Indrawati bersama mendiang suaminya dan kemudian dikuasai serta dirawat keluarga.

Di atasnya berdiri bangunan permanen dua lantai yang disebut masih ditempati anak dan cucu mereka.

Selama puluhan tahun, penguasaan fisik tersebut menjadi bagian dari kehidupan keluarga.

Persoalan baru muncul pada 2016 ketika pihak lain mengklaim mempunyai hak atas tanah berdasarkan SHM.

Menurut kuasa hukum Indrawati, sertifikat yang diklaim tersebut sebelumnya berstatus hilang dan kemudian muncul proses permohonan sertifikat pengganti.

Pada fase itu pula Indrawati sempat berhadapan dengan proses kepolisian terkait dugaan penguasaan tanah tanpa izin.

Namun proses tersebut, menurut pihak Indrawati, berakhir dengan diterbitkannya SP3 pada 2017.

Delapan Tahun Kemudian, Persoalan Kembali Muncul

Setelah sempat mereda, persoalan kembali mencuat pada 2023.

Pihak Indrawati menyebut adanya pengajuan kembali sertifikat pengganti dan proses administrasi pertanahan yang berlangsung relatif cepat.

Di sinilah BPN Badung menjadi salah satu institusi kunci yang harus memberikan penjelasan.

Bukan karena BPN harus berpihak kepada Indrawati ataupun pihak lawannya.

Melainkan karena setiap produk pertanahan memiliki jejak administrasi yang seharusnya dapat diverifikasi.

Siapa pemohon?

Apa alas haknya?

Bagaimana status sertifikat sebelumnya?

Kapan pengukuran dilakukan?

Siapa petugasnya?

Apa hasil penelitian warkah?

Kapan sertifikat diterbitkan?

Dan siapa pejabat yang menandatanganinya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan.

Itulah pertanyaan administratif yang semestinya dapat dijawab melalui dokumen.

Titik Krusial: 17 Februari 2026

Persoalan semakin kompleks pada 17 Februari 2026.

Menurut I Made Somya Putra, dalam proses hukum pihak lawan sempat menunjukkan dokumen yang disebut sebagai sertifikat pengganti tanpa mencantumkan tanggal penerbitan.

Namun dalam forum mediasi yang kemudian berlangsung, pihaknya menyebut melihat sertifikat asli dengan tanggal 9 Januari 2026.

Perbedaan inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar pertanyaan hukum pihak Indrawati.

Sebab, apabila kedua dokumen tersebut benar-benar merupakan produk sertifikat asli untuk objek tanah yang sama, maka publik mempunyai alasan kuat untuk meminta penjelasan:

Apakah memang terdapat dua produk administrasi?

Atau apakah salah satunya hanya salinan, konsep, dokumen lama, atau dokumen dengan status administratif berbeda?

Jawaban atas pertanyaan tersebut harus berasal dari BPN Badung dan dokumen resmi, bukan spekulasi.

Putusan Pengadilan Bukan Akhir Dari Semua Pertanyaan

Perkara sebelumnya di pengadilan telah berproses hingga tingkat kasasi.

Namun menurut kuasa hukum Indrawati, perkara tersebut berakhir dengan putusan N.O. (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena persoalan kelengkapan pihak, termasuk belum dilibatkannya seluruh ahli waris dari mendiang suami Indrawati.

Artinya, menurut pihak Indrawati, sengketa belum menyentuh seluruh substansi yang mereka perjuangkan.

Kini langkah hukum kembali ditempuh dengan struktur pihak yang diperbaiki.

Gugatan PTUN disiapkan untuk menguji produk administrasi pertanahan.

Para ahli waris dilibatkan dalam perkara perdata.

Sementara jalur pidana juga ditempuh terkait dugaan pemalsuan surat dan penggunaan keterangan palsu.

Ketika Sertifikat Menjadi Senjata Perkara

Dalam sengketa pertanahan, sertifikat seharusnya menjadi instrumen kepastian hukum.

Namun apabila dokumen sertifikat justru menjadi sumber pertanyaan baru, maka yang dipertarungkan bukan hanya tanah.

Yang dipertarungkan adalah kredibilitas administrasi negara.

Karena itu, persoalan Indrawati layak dilihat lebih jauh.

Bukan dengan menyimpulkan siapa benar dan siapa salah sebelum proses hukum selesai.

Melainkan dengan membedah dokumen satu per satu.

Sertifikat pertama.
Sertifikat pengganti.
Warkah.
Riwayat pengukuran.
Alas hak.
Putusan pengadilan.
Tanggal penerbitan.

Semua harus memiliki hubungan administratif yang jelas.

Polisi Juga Dituntut Tidak Menjadi Alat Sengketa

Persoalan berikutnya berada di ranah kepolisian.

Ketika sengketa kepemilikan tanah masuk ke wilayah pidana, aparat harus memastikan bahwa proses hukum tidak digunakan sebagai alat untuk menekan salah satu pihak.

Laporan pidana harus diuji melalui alat bukti.

Demikian pula tuduhan kriminalisasi terhadap Indrawati harus dibuktikan, bukan sekadar dikampanyekan.

Prinsipnya sederhana:

Sengketa tanah tidak boleh berubah menjadi kriminalisasi. Tetapi tuduhan kriminalisasi juga tidak boleh digunakan untuk menghalangi proses hukum yang sah.

Di sinilah profesionalitas penyidik diuji.

Pengadilan Harus Menjaga Jarak

Kuasa hukum Indrawati juga menyoroti adanya dugaan pihak eksternal yang disebut bebas keluar-masuk lingkungan kerja hakim dan mengklaim mempunyai jaringan untuk mengatur perkara.

Klaim tersebut sangat serius.

Namun sampai terdapat bukti dan pemeriksaan resmi, informasi tersebut harus ditempatkan sebagai dugaan yang disampaikan pihak Indrawati, bukan fakta yang telah terbukti.

Jika benar, tentu harus diperiksa.

Jika tidak benar, pihak yang dituduh berhak memberikan klarifikasi.

Karena independensi peradilan bukan sekadar slogan.

Ia merupakan fondasi kepercayaan publik.

BPN Badung: Publik Menunggu Jawaban

Kasus Indrawati kini menghadapkan BPN Badung pada satu kebutuhan mendasar: transparansi administratif.

Tidak cukup mengatakan sertifikat sah.

Tidak cukup pula mengatakan prosedur telah sesuai.

Publik membutuhkan penjelasan yang dapat diverifikasi.

Di mana warkahnya?
Apa alas haknya?
Bagaimana riwayat tanahnya?
Kapan pengukuran dilakukan?
Kapan sertifikat diterbitkan?
Mengapa muncul dokumen dengan tanggal berbeda?
Dan apakah benar terdapat lebih dari satu produk sertifikat atas objek yang sama?

Jika seluruh proses memang bersih dan sesuai prosedur, dokumen administrasi semestinya mampu menjawab semua pertanyaan tersebut.

Catatan Jurnalis

Kasus Indrawati menunjukkan satu persoalan klasik dalam sengketa pertanahan Indonesia:

ketika tanah diperebutkan, dokumen menjadi medan pertempuran.

Karena itu, jangan hanya bertanya “siapa pemilik tanah?”

Pertanyaan jurnalistik yang lebih penting adalah:

“Bagaimana negara menerbitkan hak tersebut?”

Sebab ketika proses administrasinya terang, sengketa dapat diuji.

Tetapi ketika jejak dokumen mulai kabur, tanggal penerbitan dipertanyakan dan muncul klaim adanya lebih dari satu dokumen, maka institusi yang berwenang wajib membuka penjelasan.

BPN Badung mempunyai kesempatan untuk menjawab.

Kepolisian mempunyai kewajiban memastikan proses pidana berjalan objektif.

Pengadilan mempunyai tanggung jawab menjaga independensi.

Dan masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui apakah hukum benar-benar bekerja untuk mencari kebenaran—atau justru sedang diperebutkan oleh kepentingan di balik sengketa tanah.

Narasumber:
I Made Somya Putra, SH., MH. — Kuasa Hukum Ibu Indrawati.

Redaksi WartaGlobal.Id: Seluruh dugaan dan tudingan dalam pemberitaan ini merupakan keterangan dari pihak kuasa hukum Indrawati dan belum merupakan kesimpulan hukum berkekuatan tetap. WartaGlobal.Id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi BPN Badung, pihak lawan, kepolisian, pengadilan, maupun pihak lain yang disebut dalam perkara.